Pendidikan merupakan suatu hal yang sangat signifikan dalam sebuah kehidupan berbangsa. Pendidikan merupakan media strategis dalam memacu kualitas sumber daya manusia. Namun, pendidikan di tanah air sampai saat ini masih terus menimbun berbagai masalah. Meskipun berganti aparat birokrat dan orde pemerintahan, dunia pendidikan tak kunjung lepas dari permasalahan klasik baik menyangkut kualitas, daya jangkau masyarakat terhadap pendidikan, budi pekerti siswa, minimnya anggaran pendidikan yang disediakan pemerintah hingga minimnya minat belajar siswa.
Kualitas pendidikan kita pun masih terpuruk. Berdasarkan data hasil penelitian di Singapura (September 2001) menempatkan sistem pendidikan nasional pada urutan 12 dari 12 negara Asia bahkan lebih rendah dari Vietnam. Sementara hasil penelitian program pembangunan PBB (UNDP) tahun 2000 menunjukkan kualitas SDM Indonesia berada pada urutan 109 dari 174 negara, jauh dibandingkan dengan negara tetangga Singapura (24), Malaysia (61),Thailand (76) dan Philipina (77).
Kondisi lebih memprihatinkan bila melihat laporan dari International Institute of Management Development pada tahun 2000 yang menyebutkan, dari 48 negara yang diukur, daya saing SDM Indonesia menempati urutan ke-47, sementara Thailand 34, Filipina 32, Malaysia 27, Singapura 2. Salah satu faktor penting yang menyebabkan rendahnya peringkat HDI Indonesia adalah angka partisipasi pendidikan. Data dari Balitbang Depdiknas menyebutkan angka partisipasi murni (APM) pada jenjang SD/MI 94,44, SLTP/MTs 54,81, dan SLTA 31,46. Angka yang diperoleh Indonesia itu masih lebih rendah jika dibandingkan dengan negara tetangga. Angka partisipasi kombinasi pendidikan dasar, menengah, dan tinggi Indonesia sekitar (64%), Malaysia 65%, Singapura 73%, Filipina 82%, dan Korea Selatan 90%.
Walaupun angka partisipasi murni SD di Indonesia dalam kurun 20 tahun meningkat, kualitasnya sulit dibanggakan. Kini puluhan ribu anak SD harus belajar di sekolah bobrok. Ironinya, sampai saat ini belum terjawab, bagaimana Pemerintah menangani persoalan yang sangat kasatmata itu; sementara masih banyak anak usia SD yang putus sekolah atau malah belum terjangkau sama sekali oleh pelayanan pendidikan. Wajib belajar 9 tahun secara kuantitatif pun sulit bisa dituntaskan pada tahun 2008.
Angka partisipasi murni SLTP baru sekitar 60% dan angka putus sekolah sangat mengkhawatirkan. Sekitar 10% angka buta huruf berasal dari penduduk Indonesia yang berusia 10 tahun ke atas. Dari hasil studi kemampuan membaca untuk tingkat SD yang dilaksanakan oleh organisasi International Educational Achievement (IEA) menunjukkan bahwa siswa SD Indonesia berada pada urutan ke-38 dari 39 negara peserta studi. Sementara untuk tingkat SLTP, studi untuk kemampuan matematika siswa Indonesia pada urutan ke-34 dari 38 negara. Untuk kemampuan IPA pada urutan ke-32 dari 38 negara peserta. Kurang seriusnya pembangunan pendidikan nasional itu juga tercermin dari kurangnya penghargaan terhadap guru.
Dunia pendidikan tinggi kita juga terpuruk. Berdasarkan peringkat universitas terbaik di Asia versi majalah Asiaweek 2000, tidak satu pun perguruan tinggi di Indonesia masuk dalam 20 terbaik. UI berada di peringkat 61 untuk kategori universitas multidisiplin. UGM diperingkat 68, UNDIP diperingkat 77, UNAIR diperingkat 75; sedangkan ITB diperingkat 21 untuk universitas sains dan teknologi, kalah dibandingkan dengan Universitas Nasional Sains dan Teknologi Pakistan.
Melihat realitas pendidikan Indonesia saat ini sama dengan menangis, semuanya hanya melahirkan kisah sedih sampai hari ini. Tapi kalau kita sedih namum tidak menggugah kita melakukan sesuatu, maka tangisan generasi berikutnya adalah tangisan “berdarah” dan kita seharusnya disebut sebagai angkatan biadab yang tidak melakukan perbaikan apapun di negeri ini. Momentum hari pendidikan nasional tahun ini seharusnya menjadi tonggak dan refleksi bersama untuk kemajuan masa depan pendidikan, bukan justru diskursus politik, perebutan kekuasaan, dan perdebatan yang cenderung menyapu atmosfer kesadaran kita, melupakan urgensi pendidikan untuk masa depan bangsa atau menjadikan pendidikan sekedar wacana atau jualan jelang pilkada atau pemilu.
Free Template Blogger
collection template
Hot Deals
BERITA_wongANteng
SEO
Sikap Pemerintah dalam Dunia Pendidikan
Kamis, 14 Oktober 2010
UN dan Tiga Potret Dunia Pendidikan Kita
|
1 dari 1 Kompasianer menilai Aktual.
Keputusan MA mengenai UN dan polemik yang mengikuti keputusan tersebut membuat saya selama beberapa hari ini mencoba mempelajari UN. Hal yang membingungkan saya adalah mengapa masyarakat kita begitu hitam putih, membagi dirinya menjadi kelompok pro dan kontra UN. Mengapa tidak ataupun sedikit sekali yang memberikan masukan untuk memperbaiki pelaksanaan UN? Saya sebagai orang yang tidak terlibat UN mencoba untuk mempelajari beberapa tulisan terbaru yang dapat saya akses melalui internet dan dari pembelajaran yang mungkin tidak lengkap ini saya melihat tiga potret dunia pendidikan kita yang terkuak melalui UN.
Tiga Potret Dunia Pendidikan Kita
Potret pertama adalah potret yang telah disahkan oleh MA, sebuah potret kelalaian Pemerintah dalam meningkatkan kualitas guru, sarana dan prasarana sekolah dan akses informasi di seluruh daerah. St Kartono dari SMA Kolese De Britto mencatat banyak sekali gedung sekolah yang dalam keadaan rusak.Pada tahun 2003 terdapat 531.186 ruang kelas yang rusak, dan dalam 5 tahun baru diperbaiki sekitar 70% dari jumlah tersebut, sementara itu dalam 5 tahun ini tentunya terjadi tambahan gedung kelas yang rusak. Kondisi gedung kelas hanyalah satu dari sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh sekolah.
Kelalaian ini telah menimbulkan ketidak-merataan dalam ”kualitas guru, sarana dan prasarana dan akses informasi” yang pada akhirnya menimbulkan rasa ketidak-adilan karena UN tidak mengakomodasi perbedaan kualitas sarana belajar mengajar yang diperoleh siswa. Siswa dari sekolah yang terbatas ini dinyatakan sebagai korban UN dan diklaim mengalami gangguan psikologis dan mental akibat penyelenggaraan UN. Guru-guru kemudian mencoba membantu para murid dengan memberikan kesempatan menyontek ataupun memberikan kunci jawaban. Pada saat guru dan murid berkolusi untuk menyontek, maka hancurlah suatu generasi muda, karena mereka diajar untuk melakukan kecurangan.
Potret kedua adalah potret yang tidak terlalu banyak terlihat karena tertutup potret pertama, yaitu Sekolah dan Guru sebetulnya juga lalai dalam memberikan pengalaman belajar mengajar yang memadai bagi siswanya. Hal ini berdasarkan kenyataan banyak sekolah dengan fasiltas memadai yang juga melakukan kecurangan. Bahkan disinyalir sekolah-sekolah favorit lebih berani dalam mengatrol nilai siswanya. Semua ini dilakukan untuk mempertanggung-jawabkan fasilitas yang diberikan dan menjaga reputasi sekolah sebagai sekolah favorit. Tindakan ini dilakukan karena banyak siswa yang , menurut St Kartono, masih sempat ketawa ketiwi tidak memperlihatkan rasa malu ataupun rasa penyesalan jika nilai mereka jelek. Siswa yang ingin mengerjakan UN dengan jujur dan sungguh-sungguh tentunya menjadi korban dari tindakan ini.
Adanya potret kedua ini membantah asumsi bahwa ketidak-merataan dalam fasilitas inilah yang menjadi sebab terjadinya penyimpangan-penyimpangan di dalam pelaksanaan UN. Mengalami kegagalan dapat dikatakan merupakan bagian dari pelajaran hidup yang dapat dimanfaatkan oleh siswa yang tidak lulus.
Bahkan seorang siswa dari daerah menulis di Kompasiana bahwa dia lebih menyukai UN karena bisa membandingkan prestasi siswa-siswa Jakarta. Mungkin dia menganggap UN sebagai tantangan untuk membuktikan bahwa siswa daerah tidak kalah dengan siswa Jakarta yang fasilitasnya jauh lebih baik. Jika suara siswa ini mewakili sebagian besar siswa, maka kita boleh bernafas lega bahwa siswa-siswa kita di daerah masih bermental baja yang tidak mudah menyerah.
Di Jakarta sendiri, saya sering melihat di pagi-pagi subuh, pada saat hari masih gelap dan dingin karena matahari belum terbit, beberapa anak sekolah sudah meninggalkan rumahnya berangkat ke sekolah. Biasanya anak-anak tersebut menggunakan beberapa kali kendaraan umum dan kemungkinan jarak sekolahnya cukup jauh sehingga mereka harus bangun dan berangkat lebih pagi dibandingkan teman-temannya. Di rumahnya mereka mungkin harus belajar di meja makan karena tidak memiliki meja tulis dan kamar sendiri, sementara untuk akses internet harus ke warnet. Guru-guru tentunya tetap memberikan soal ulangan yang sama untuk satu kelas walaupun kondisi mereka berbeda dengan teman-temannya yang diantar ke sekolah dengan mobil, memiliki meja tulis di kamar tidur yang ber AC dan dapat mengakses internet kecepatan tinggi kapan saja dan dimana saja tanpa batas. Dan siswa-siswa itu tentunya tidak mengeluhkan perbedaan kondisi yang mereka hadapi.
Potret ketiga adalah potret kegagalan Pemerintah dalam menyelenggarakan UN. Penyelenggaraan UN saat ini memberikan peluang terjadinya penyontekan. Depdiknas sepertinya tidak dapat mengendalikan situasi yang terjadi. Mereka sampai menggunakan polisi untuk menjaga pelaksanaan UN, tapi penyontekan terus meningkat. Pengawasan di kelas oleh sesama guru dari sekolah lain kelihatannya lemah, baik kemungkinan disebabkan solidaritas sebagai sesama pihak yang tertekan dengan pelaksanaan UN ataupun memang tidak dimaksudkan untuk menangkap pelaku penyontekan agar tidak tercatat sebagai suatu kasus penyontekan.
Berbagai tekanan terhadap pelaksanaan UN tampaknya membuat Pemerintah berupaya untuk tidak menambah gejolak penolakan jika mereka melakukan tindakan-tindakan yang tegas. Rencana pengulangan UN pada sekolah-sekolah yang terindikasi menyontek dibatalkan. Kasus menyontek sendiri dianggap sebagai kasus kecil dan berarti sehingga diharapkan tidak mengurangi kredibilitas UN. Sementara berbagai cerita-cerita kecurangan dan nilai-nilai siswa yang tidak masuk akal beredar dari mulut ke mulut dan dari blog ke blog.
Pemerintah juga berupaya mengakomodasi pihak-pihak yang dianggap berpotensi menjadi korban UN dengan tiba-tiba mengubah jadual UN agar memberi kesempatan mengulang kepada mereka. Keputusan ini pada dasarnya menambah penderitaan seluruh peserta UN, baik Sekolah, Guru dan Siswa, karena mereka harus mengubah seluruh program dan rencana mereka serta membuat aksi-aksi percepatan. Keputusan populis ini pada akhirnya justru menimbulkan antipati yang lebih besar terhadap UN.
Kenapa UN Perlu Terus Diselenggarakan?
Tiga potret dunia pendidikan kita yang terdokumentasikan melalui UN bermuara kepada satu kesimpulan, yaitu kegagalan kita menyelenggarakan pendidikan. Kolusi dan kecurangan yang dilakukan guru dan murid merupakan suatu tragedi, suatu penciptaan generasi yang dididik untuk menerima kenyataan bahwa untuk mencapai keberhasilan (lulus dengan nilai tinggi) dapat dilakukan segala cara, termasuk berbuat curang. Suatu generasi yang dipersiapkan untuk melakukan korupsi.
UN telah memberikan kita suatu potret yang menyakitkan, mungkin karena itu kita tidak menyukai UN. Jika tidak ada UN, segala kecurangan dan kelalaian pelaksanaan pendidikan, baik penyontekan, pengatrolan nilai, murid yang bolos dan kabur dari sekolah, guru yang sering tidak masuk, guru yang mengajar seadanya, tersimpan baik-baik di sekolah. Sementara kasus narkoba dan pergaulan bebas hanya menjadi pembicaraan di antara teman. Di permukaan, masyarakat hanya melihat kasus-kasus tawuran dan bentuk-bentuk kekerasan lain di dalam sekolah, yang kita anggap sebagai kasus sekelompok anak nakal. Sesekali menjadi pembicaraan umum, kemudian terlupakan.
Banyak kritik, gugatan ataupun penolakan kepada UN dari para ahli pendidikan yang melihat UN sebagai kontra produktif terhadap proses pendidikan berjalan. Masalahnya kritik tersebut mungkin berdasarkan asumsi bahwa selama ini pendidikan telah berjalan dengan baik, tanpa UN. Kenyataannya, tanpa UN kita tidak memperoleh kesempatan kenyataan yang lebih buruk dari apa yang ingin kita lihat, yaitu telah terjadi kelalaian yang dilakukan oleh Pemerintah, Sekolah dan Guru. Melalui UN kita bisa lebih realistis melihat pendidikan kita sekaligus belajar dari kesalahan dan berupaya untuk memperbaikinya.
Berikut ini adalah beberapa manfaat yang dapat kita peroleh jika kita melanjutkan penyelenggaraan UN.
- UN menciptakan Akuntabilitas Depdiknas, Sekolah dan Guru
UN merupakan bentuk penerapan akuntabilitas publik bagi Depdiknas atas penyelenggaraan pendidikan yang mereka lakukan rakyat Indonesia atas penggunaan dana 20% dari APBN. Dengan UN, Depdiknas dapat menyatakan secara objektif sasaran kinerja yang akan dicapai dan tingkat pencapaiannya. Depdiknas dapat menggunakan ukuran kinerja seperti persentase jumlah anak usia sekolah yang bersekolah atau perbandingan antara jumlah anak usia sekolah dengan jumlah sekolah, namun apa yang diperoleh murid dari sekolah tidak terukur. Mungkin saja siswa datang ke sekolah tidak untuk belajar, melainkan tawuran, misalnya.
UN juga bentuk akuntabilitas sekolah dan guru atas proses pendidikan yang diberikan. Bagaimana kita mengukur bahwa sekolah telah memberikan pendidikan yang sesuai dengan kurikulum dan guru-guru telah memberikan materi sesuai dengan yang direncanakan serta menciptakan proses belajar mengajar yang efektif. Bagi sekolah dan guru ada suatu ukuran keberhasilan yang dapat dibandingkan dengan sekolah dan guru lainnya yang membuat mereka menjadi lebih bersemangat untuk melakukan proses belajar mengajar, sehingga pada akhirnya tercipta kinerja yang terus meningkat.
Pada saat ini tidak ada suatu ukuran baku untuk mengevaluasi apakah Depdiknas, sekolah dan guru telah melaksanakan proses pendidikan sesuai dengan yang diharapkan. Sulit pula untuk mengevaluasi apakah biaya yang telah kita keluarkan untuk proses pendidikan sesuai dengan hasil yang diharapkan.
2. UN merupakan cara yang lebih cepat dan efektif dalam meningkatkan kualitas pendidikan
Hasil UN sebagai indikator kinerja output memudahkan Depdiknas dan Sekolah untuk melakukan analisis jika terjadi hasil-hasil yang tidak memuaskan. Di masa lalu, sebelum ada UN, Pemerintah lebih berorientasi kepada input, melalui pembangunan sekolah dan prasarananya dan penyediaan guru dalam jumlah yang besar, untuk memenuhi kewajibannya memberikan kesempatan kepada seluruh anak usia sekolah untuk dapat bersekolah. Selain itu, Pemerintah sibuk bolak balik memperbaiki ataupun mengganti kurikulum berikut buku yang terkait, tanpa suatu hasil evaluasi terhadap kualitas output secara menyeluruh hasil dari penggunaan kurikulum lama. Timbul dampak negatif seperti korupsi yang mengakibatkan gedung sekolah roboh, kualitas guru yang tidak terjaga, dan murid beserta guru dan orang tuannya yang kebingungan dengan perubahan kurikulum, sementara itu hasil dari seluruh proses pendidikan tidak terukur.
Dengan pelaksanaan UN saat ini, Masyarakat dan Pemerintah dapat lebih mudah melihat permasalahan yang dihadapi saat ini, seperti tidak meratanya kualitas guru, ketersediaan fasiltas dan akses informasi, kerapuhan daya tahan siswa menghadapi kegagalan, dan sikap mental siswa-guru mencari jalan pintas dalam menghadapi kesulitan. Klaim terhadap kelalaian Pemerintah dalam meningkatkan kualitas guru, kelengkapan sarana dan prasarana sekolah, serta akses informasi yang lengkap se-Indonesia sebelum mengeluarkan kebijakan pelaksanaan UN juga dikemukakan setelah melihat hasil UN.
3. UN mendukung sistem seleksi siswa baru yang lebih transparan dan efisien
Penggunaan indikator nilai UN yang juga digunakan sebagai seleksi siswa ke sekolah yang lebih tinggi yang didukung oleh PSB online telah menciptakan sistem seleksi siswa SMU yang lebih transparan dan efisien dibandingkan setiap siswa harus mengikuti beberapa kali ujian pada masing-masing sekolah yang dipilih yang tentunya memiliki konsekuensi biaya. Kegagalan berturut-turut dalam mengikuti test seleksi lebih menimbulkan gangguan psikologis dan mental.
Beberapa Agenda Penyempurnaan UN
Berikut ini adalah beberapa usulan perbaikan UN yang pada intinya: penyempurnaan soal UN untuk mengatasi ketidak-merataan di antara sekolah, pengetatan penyelenggaraan UN tanpa harus menakut-nakuti siswa sehingga membatasi ruang gerak sekolah dan guru untuk bekerjasama melakukan kecurangan, peningkatan kemampuan belajar dari Depdiknas untuk dapat menyelenggarakan UN dengan lebih baik
1) Penyempurnaan Soal UN untuk menyelesaikan masalah ketidakadilan
Ketidakadilan akibat ketidakmerataan kualitas guru, prasarana belajar yang tersedia dan akses terhadap informasi merupakan keberatan utama terhadap UN. Masalah ketidak-adilan ini dapat dipecahkan dengan menyempurnakan proporsi soal-soal dalam UN, yang selama ini 100% dibuat oleh Badan Standarisasi Pendidikan Nasional. Sebagian soal UN dapat dibuat oleh BSPN atau Kantor Dinas Pendidikan tingkat Propinsi/Kabupaten dan sebagian lagi dapat dibuat oleh sekolah, sebagaimana dapat dilihat pada tabel di bawah:
| | A | B | C |
| Soal Ujian Nasional (BSPN) | 40% | 40% | 40% |
| Soal Ujian Daerah (Propinsi/Kabupaten). | 60% | 30% | 0% |
| Soal Ujian Sekolah | 0% | 30% | 60% |
| | | | |
Jenis UN A terdiri dari 40% soal ujian yang berlaku secara nasional dan 60% soal ujian yang berlaku untuk daerah tertentu. Soal UN B terdiri dari 40% soal ujian yang berlaku secara nasional, 30% soal ujian yang berlaku untuk daerah tertentu, dan 30% soal ujian sekolah. Sedangkan soal UN C terdiri dari 40% soal ujian yang berlaku secara nasional dan 60% soal ujian sekolah.
Pembagian proporsi ini diharapkan akan meningkatkan peluang kelulusan bagi siswa dan mengatasi ketidak-merataan yang terjadi. Penetapan proporsi soal dilakukan berdasarkan kesepakatan antara Pemerintah Daerah dengan sekolah-sekolah. Idealnya kesepakatan memilih jenis UN A atau B, sedangkan UN C hanya digunakan untuk sekolah-sekolah yang benar-benar merasa kualitas guru dan prasarananya jauh tertinggal dibandingkan sekolah-sekolah lain.
Nilai untuk soal ujian yang berlaku nasional dapat digunakan oleh Depdiknas sebagai ukuran standar pendidikan nasional sekaligus untuk seleksi penerimaan siswa baru, baik untuk tingkat SMP, SMU maupun Universitas. Untuk menjamin kualitas dan kredibilitas UN, sekolah-sekolah yang lebih tinggi dilibatkan dalam pembuatan soal sampai dengan penyelenggaraan ujian. Sejauh ini proses seleksi dan penerimaan siswa melalui PSB Online merupakan proses seleksi yang transparan, cepat dan efisien, sedangkan proses seleksi mahasiswa baru justru mengalami kemunduran di mana sebagian besar mahasiswa diterima melalui seleksi yang dilakukan oleh masing-masing Universitas. Jenis seleksi yang tidak efisien, tidak transparan dan membutuhkan waktu yang lebih lama ini malah kurang menjadi perhatian dari para pelaku dan pengamat pendidikan.
2) Penyempurnaan Pelaksanaan UN
a. Hal pertama yang dapat dilakukan oleh Pemerintah adalah mentaati rencana dan jadual yang telah mereka buat. Depdiknas harus memberi contoh mentaati dan menegakkan disiplin dalam segala hal, termasuk rencana dan jadual, sebelum meminta sekolah dan muridnya untuk disiplin.
b. Penetapan standar kelulusan dijelaskan kepada masyarakat dengan didukung oleh hasil analisis dan evaluasi yang dilakukan terhadap proses pendidikan berjalan dan nilai-nilai yang dicapai siswa
c. Pemerintah dapat menyerahkan penyelenggaraan UN kepada lembaga pendidikan yang lebih tinggi, misalnya UN SMP dilaksanakan oleh SMU dan seterusnya. Lokasi penyelenggaraan UN juga dilakukan di lokasi lembaga pendidikan yang lebih tinggi untuk memberikan rasa asing bagi peserta dan mencampur peserta dari berbagai sekolah dalam satu lokasi, mungkin berdasarkan kedekatan lokasi ujian dengan lokasi rumah.
d. Pemerintah tidak perlu berlebihan memanggil polisi untuk itu menjaga pelaksanaan UN. Sebaliknya Pemerintah perlu merekrut pengawas independen di setiap lokasi
e. Pemerintah harus memberikan insentif kepada pengawas yang berhasil menangkap penyontekan dan memberikan hukuman tidak lulus kepada siswa yang tertangkap melakukan penyontekan.
f. Depdiknas dapat bekerjasama dengan KPK untuk menciptakan sistem yang tidak memberikan peluang terjadinya korupsi dalam pengadaan dan kebocoran soal
g. Pemerintah perlu menunda penyelenggaraan UN untuk tingkat SD sampai dengan diperoleh keyakinan bahwa telah terjadi proses belajar mengajar yang baik di tingkat SD, melalui berbagai uji coba agar murid-murid SD tidak tercemar dengan prilaku curang.
3) Penyempurnaan Evaluasi UN
Evaluasi UN dapat dijelaskan secara transparan (dan dapat dilakukan oleh pihak yang independen untuk memperoleh objektivitas dalam evaluasi), meliputi:
a. Jumlah kasus penyontekan dan kebocoran soal yang ditemui, dan tindak lanjutnya terhadap sekolah, guru, siswa, dan penanggung jawab pelaksanaan UN
b. Indikasi terjadinya kecurangan yang tidak dapat ditangkap oleh pengawas berdasarkan analisis pola jawaban (yang salah) dari siswa masing-masing sekolah dan perbedaan antara hasil UN dengan hasil rapor dan upaya investigasi untuk mencari sumber kebocoran soal ataupun penyebaran kunci jawaban
c. Penjelasan atas kasus-kasus siswa yang berprestasi namun tidak lulus atau mendapatkan nilai buruk
d. Penjelasan mengenai salah soal (termasuk soal yang tidak ada jawabannya), soal yang tidak jelas, soal dengan tingkat kesalahan jawaban tertinggi, pola-pola jawaban, yang seluruhnya dapat digunakan untuk pembelajaran dan perbaikan di masa mendatang.
e. Penjelasan kepada siswa peserta UN mengenai jawaban yang benar dan kesalahan yang mereka lakukan
Free Template Blogger collection template Hot Deals BERITA_wongANteng SEO
Tanggapan Negara maju tentang Dunia Pendidikan di Indonesia
PERBANDINGAN UNTUK MUTU PENDIDIKAN
DI INDONESIA
DI INDONESIA
Mutu pendidikan di Indonesia dibandingkan dengan mutu pendidikan di luar negeri sangatlah berbeda jauh. Pendidikan di Indonesia jauh tertinggal dengan negara-negara maju lainnya. Hal yang dapat kita lakukan adalah membandingkan dan berkaca diri dengan pendidikan luar negeri. Putrawan (2009) menyatakan “perbandingan ini dilakukan agar kita memiliki acuan untuk memperbaiki apa yang masih menjadi kelemahan kita”.
Bangsa Indonesia harus mampu meletakkan pendidikan sebagai prioritas yang utama karena pendidikan dapat membentuk kepribadian seseorang menjadi cerdas, bermutu dan berakhlak mulia. Soedijarto (2007) menyatakan sebagai berikut.
Bangsa-bangsa yang sekarang termasuk dalam gugusan negara maju, seperti Amerika Serikat, Jerman, Jepang, dan sekarang disusul oleh Cina, India, Malaysia, Korea Selatan, Singapura, dan Taiwan adalah negara-negara yang sejak mulai pembangunannya mendudukkan pendidikan sebagai prioritas pertama. Negara-negara ini menganut paradigma ‘To Build Nation Build School’.
Banyak negara yang dapat dibandingkan mutu pendidikannya dengan Indonesia dan dapat menjadi cermin untuk lebih majunya pendidikan di Indonesia. Di kawasan Asia, kita dapat membandingkan dengan Jepang dan India. Di kawasan Eropa, kita bisa membandingkan dengan Inggris dan Prancis. Dengan perbandingan, kita dapat mengetahui apa kekurangan pendidikan di Indonesia. Putrawan (2009) menyatakan “jangan hanya merasa cukup bangga diri ketika misalnya lebih tinggi dari Filipina, Timor Leste, atau Papua Nugini”. Bangsa Indonesia harus terus maju, berkembang dan bersaing dengan negara-negara maju lainnya.
Banyak negara yang dapat kita jadikan acuan dan motivasi yang membuat kita semakin maju dalam pendidikan, salah satunya yaitu India. Putrawan (2009) menyatakan bahwa pemerintah India memberikan subsidi dalam bidang pendidikan dengan jumlah yang sangat besar diantaranya yaitu pemberian subsidi kertas. Selain itu, mereka juga melakukan kerja sama dengan penerbit-penerbit luar negeri seperti Penguin Books yang mempermudah mareka untuk mencetak buku di negeri sendiri.
India yang kita ketahui padat penduduknya bisa melakukan hal yang begitu bermanfaat untuk negaranya dalam bidang pendidikan yang membuat harga buku di negara mereka menjadi lebih murah. Hal yang dilakukan India semacam ini dapat kita jadikan contoh untuk perkembangan mutu pendidikan di Indonesia. Selain itu, di India Putrawan (2009) menyatakan “untuk pelajar, mereka mendapatkan kartu abonemen … yang dapat digunakan untuk naik bus pemerintah secara gratis, selama empat bulan, kemana saja. Kartu abonemen itu berlaku untuk pegawai negeri, tentara, manula, dan orang cacat”.
Negara lain yang dapat dijadikan cermin adalah Jepang. Putrawan (dalam cummings, 2009) menyatakan “keberhasilan Jepang memajukan pendidikan karena beberapa faktor, yakni perhatian terhadap pendidikan yang muncul dari berbagai pihak, biaya pendidikan di Jepang tidak mahal, tidak ada diskriminasi terhadap sekolah-sekolah tertentu”. Dengan begitu, anak-anak Jepang menerima pendidikan yang cukup baik dan layak. Putrawan (2009) menyatakan sebagai berikut.
Kurikulum sekolah di Jepang sangat berat, sekolah juga menjadi bagian penting dari pendidikan, guru terjamin tidak akan kehilangan jabatan, guru penuh dedikasi, guru memiliki kesadaran wajib memberi pendidikan ‘manusia seutuhnya’, serta guru di Jepang dapat bersikap adil terhadap seluruh anak didiknya.
Selain India dan Jepang kita dapat belajar dari keadaan di Inggris yang begitu padat penduduknya. Minat sekolah anak-anak inggris cukup tinggi. Di Inggris, Tahalele (1975) menyatakan bahwa umur tamat sekolah ditentukan lima belas tahun … hampir separuh dari jumlah anak-anak secara sukarela tetap bersekolah setelah berumur limabelas tahun. Jika dibandingkan dengan anak-anak Jepang, semangat dari anak-anak Indonesia untuk bersekolah juga tidak jauh berbeda. Namun, banyak hambatan-hambatan yang di hadapi anak-anak Indonesia dalam menggapai cita-cita mereka. Tahalele (1975) menyatakan bahwa anak-anak Indonesia banyak yang mengalami putus sekolah. Hal itu disebabkan oleh banyak faktor. Faktor yang paling utama yaitu masalah ekonomi dan fasilitas yang tersedia tidak cukup untuk menampung mereka.
Dengan perbandingan-perbandingan dari berbagi sudut diharapka mutu pendidikan di Indonesia dapat menjadi lebih baik dan terus berkebang. Tanpa pendidikan dan tanpa penyesuaian dengan perkembangan zaman negara Indonesia akan lebih jauh tertinggal dari negara-nagara maju lainnya. Karena sesungguhnya rakyat yang semakin cerdas, hari sekarang dan hari depan akan semakin lebih bahagia dan berguna.
Free Template Blogger collection template Hot Deals BERITA_wongANteng SEO
Penghambat Dunia Pendidikan di Indonesia
Problematika Pendidikan
Semenjak orde baru, khususnya mulai PELITA I, perkembangan sektor pendidikan di Indonesia berkembang dengan pesat. Pemerintah memberikan prioritas yang tinggi pada perkembangan sektor pendidikan didasarkan pada asumsi bahwa dengan pendidikanlah pembangunan ekonomi Indonesia akan berhasil dengan baik. Didukung dari hasil minyak bumi, gas alam, pajak, dan industri dan lain-lain maka perkembangan sarana fisik, khususnya gedung sekolah dasar dapat dilaksanakan pada tingkat yang luar biasa. Puluhan guru diangkat, ratusan judul buku paket dicetak, training dan bentuk latihan peningkatan kualitas guru diselenggarakan. Dan hasilnya secara statistik perkembangan pendidikan di Indonesia sangat menggembirakan. Namun dibalik perkembangan di atas, dunia pendidikan di Indonesia masih menghadapi problema yang berat, yang dapat dikategorikan menjadi:
- Internal in-effeciency.
Ini berujud dalam bentuk tingginya angka drop-out dan angka repeaters (ulang kelas yang sama / tidak lulus). Apalagi pada pengumuman kelulusan UAN tahun pelajaran 2005/2006 ada beberapa sekolah 0 % artinya tidak ada yang lulus. Namun ada juga sekolah yang kelulusan siswanya mencapai 100%. Sehingga terjadi kontroversi ada pihak yang setuju dan tidak setuju kalau nilai UAN yang dijadikan standar kelulusan siswa pada setiap jenjang sekolah.
- Eksternal in-efficiency.
Eksternal in-efficiency ini berujud lulusan pendidikan tidak dapat diserap oleh pasar tenaga kerja ataupun dapat dipakai tetapi antara pekerjaan yang dilakukan berbeda dengan pendidikan yang diperoleh. Sedang ketidakmerataan pendidikan berujud adanya perbedaan memperoleh kesempatan pendidikan antara laki-laki dan wanita, antara penduduk kota dan penduduk desa dan antara kaya dan miskin.
- Ketidakmerataan kesempatan pendidikan.
Sedangkan ketidakmerataan kesempatan mendapatkan pendidikan bisa dilihat dari sex, tempat tinggal, dan terutama menurut status sosial ekonomi. Teori klasik menyatakan bahwa pendidikan akan menjembatani jurang antara kelompok kaya dan kelompok miskin di masyarakat sudah banyak mendapatkan kritikan dan tantangan. Teori-teori dependency, dengan bukti-bukti empiris dari dunia kerja, menunjukkan bahwa justru pendidikan memperbesar jurang kaya dan miskin. Sebab pada diri pendidikan itu sendiri terdapat stratifikasi sosial (karabel dan Halsey, 1977).
Kalau ketidakmerataan memperoleh pendidikan menurut sex dan desa/kota, sudah mulai dapat diperkecil dengan berbagai kebijakan pendidikan yang telah dilaksanakan, tidak demikian dengan ketidakmerataan pendidikan di antara penduduk miskin dan kaya. Perbedaan pendidikan menurut status ekonomi antara kaya dan miskin masih sulit untuk dipecahkan. Hal ini erat kaitannya dengan kualitas sekolah. Kualitas sekolah dan juga jenis atau jurusan akan menentukan status di masa depan. Sedangkan sebagian besar anak didik yang bisa memperoleh sekolah yang juga relatif rendah kualitasnya. Hal ini tidak mengherankan, karena anak didik yang dapat memenuhi kualifikasi untuk masuk sekolah favorit sebagian besar adalah anak dari keluarga yang relatif mampu, yang memang secara rill lebih pandai.
Permasalahan pendidikan yang terjadi di Indonesia tidak lepas dari kualitas tenaga pendidikan dalam hal ini guru. Karena guru memiliki peran sebagai pendidik. Guru merupakan ujung tombak terselenggaranya pendidikan yang berkualitas. Namun kita tahu pada diri guru itu sendiri memiliki banyak permasalahan yang sampai pada hari ini belum dapat terselesaikan sesuai dengan tuntutan dan harapan guru sebagai pendidik. Seorang pendidik harus mampu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sedangkan kebutuhan untuk itu belum dapat dipenuhi dari penghasilan yang diperoleh sebagai imbalan yang diberikan pemerintah sebagai penyelenggara pendidikan. Ini dapat dibandinkan dengan tenaga profesi lain seperti arsitek jika mereka ketemu yang dia bahas bagaimana merancang suatu bangunan supaya dapat berdiri kokoh dan berkualitas, dokter juga begitu bagaimana menangani suatu pasien yang memiliki gangguan kesehatan tertentu agar cepat sembuh, tetapi apa yang diperdebatkan oleh seorang guru bila ketemu dengan teman seprofesinya, bagaimana mereka bisa menyelesaikan potongan gajinya yang setiap bulan untuk memenuhi cicilan rumah atau motor kreditnya. Tapi Alhamdulillah walaupun mereka mengalami hal seperti itu mereka tetap memikirkan tuntutan utama yang harus dipenuhi oleh seorang guru, bagaimana membekali diri sehingga apa yang dimiliki dapat menjadi bekal untuk memenuhi kewajibannya sebagai pendidik. Tak lepas dari itu masih banyak yang mempengaruhi permasalahan pendidikan kita.
Maka pendekatan yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan pendidikan tentang guru dapat digunakan pendekatan macrocosmics dan microcosmics. Pendekatan macrocosmics berarti permasalahan guru dikaji dalam kaitannya dengan faktor-faktor lain di luar guru. Hasil pendekatan ini adalah bahwa rendahnya kualitas guru dewasa ini di samping muncul dari keadaan guru sendiri juga sangat terkait dengan faktor-faktor luar guru. Faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas guru, antara lain: a) penguasaan guru atas bidang studi, b) penguasaan guru atas metode pengajaran, c) kualitas pendidikan guru, d) rekrutmen guru, e) Konpensasi guru, f) Status guru di masyarakat, g) manajemen sekolah, h) dukungan masyarakat, dan i) dukungan pemerintah.
Penguasaan guru atas bidang studi yang akan diajarkan kepada siswa merupakan sesuatu yang mutlak sifatnya. Sebab, dengan materi bidang studi tidak saja guru akan mentransformasikan ilmu pengetahuan kepada siswa, tetapi lebih dari pada itu, dengan materi bidang studi itu guru akan menanamkan disiplin, mengembangkan critical thinking, mendorong kemampuan untuk belajar lebih lanjut, dan yang tidak kalah pentingnya adalah menanamkan nilai-nilai yang terkandung dalam ilmu pengetahuan itu sendiri pada diri siswa.
Penguasaan kemampuan guru dibidang metodologi pengajaran juga penting. Tetapi perlu dicatat bahwa, kemampuan metode dalam pengajaran yang dimiliki oleh guru masih perlu ditingkatkan melalui pelatihan-pelatihan.
Rendahnya penguasaan guru pada bidang studi tidak lepas dari kualitas pendidikan guru dan rekrutmen calon guru. Pada tahun 2004 kembali terdapat perubahan kurikulum pendidikan yang terjadi tidak bisa dilepaskan begitu saja pada pemahaman akan hakikat profesi guru. Lanjut pada tahun 2006 diaplikasikan lagi kurikulum KTSP. Implikasi perubahan ini tidak menuntut pendidikan dapat menghasilkan lulusan dengan standar tertentu melainkan menuntut lulusan dibekali dengan kemampuan minimal. Kemampuan ini dari waktu ke waktu harus ditingkatkan agar dapat melaksanakan tugas pekerjaannya sesuai dengan perkembangan masyarakat. Oleh karena itu, lembaga in-service training bagi soft-profession amat pentng. Barangkali wartawan, advokat, dan guru merupakan contoh dari kategori profesi ini.
Kualitas guru tidak bisa dilepaskan dari konpensasi yang mereka terima dan status guru di masyarakat. Namun, konpensasi atau gaji guru tidak bisa dilepaskan dari kondisi ekonomi suatu negara. Artinya, perbandingan gaji guru antar negara akan tidak pas kalau tidak ditimbang dengan kemakmuran bangsa tersebut. Gaji guru di Malaysia lebih besar dibandingkan dengan gaji guru di Indonesia, secara absolut. Namun, perbandingan akan berbeda manakala kedua gaji tersebut diperbandingkan dengan pendapatan perkapita negara masing-masing. Oleh karena itu, bukan hanya gaji guru yang penting melainkan bagaimana dukungan masyarakat dan pemerintah bagi kesejahteraan dan status guru. Lagu “Guru Pahlawan Tanpa Tanda Jasa” sangat mulia dan terhormat. Dalam setiap kesempatan wisuda sering lagu tersebut diperdengarkan, dan hadirin terbuai dengan kesyahduan. Namun, barangkali bagi guru sendiri akan lebih senang kalau lagu diubah menjadi “Guru Pahlawan Penuh Tanda Jasa”. Dengan demikian, kelak tidak hanya muballigh yang ber BMW atau ber-Mercy, tetapi juga para guru akan berinova atau ber-terrano, simbol kemakmuran masyarakat dewasa ini. Namun, barangkali merupakan suatu kemustahilan, paling tidak untuk jangka pendek, untuk merealisir kompensasi guru yang memadai kalau hanya bersandarkan kepada anggaran pemerintah. Barangkali sudah masanya untuk dipikirkan mobilisasi dana pendidikan atau dana kesejahteraan guru yang berasal dari masyarakat. Kalau untuk keperluan lain dana mudah diperoleh misalnya untuk prestasi olahraga, mengapa tidak bisa prestasi guru. Disinilah letaknya, partisipasi orang tua dan dukungan masyarakat mutlak diperlukan untuk meningkatkan kualitas guru.
Karena selama ini telah dilakukan upaya peningkatan kualitas guru dengan penataran untuk meningkatkan kemampuan tidak cukup. Sebab masih ada faktor lain yang perlu sentuhan, yakni semangat dedikasi guru dan kesejahteraannya. Mudah-mudahan dengan adanya Undang-undang Guru dan Dosen dapat memberikan solusi tentang permasalahan pendidikan yang terjadi di Indonesia.
Dari seluruh uraian diatas, maka tugas negara dalam menyelesaikan permasalahan pendidikan di Indonesia meliputi:
1. Memperluas dan meratakan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu tinggi bagi seluruh rakyat Indonesia menuju terciptanya manusia Indonesia berkualitas tinggi dengan peningkatan anggaran pendidikan secara berarti.
2. Meningkatkan kemampuan akademik dan profesional serta meningkatkan jaminan kesejahteraan tenaga kependidikan sehingga tenaga pendidik mampu berfungsi secara optimal terutama dalam peningkatan pendidikan watak dan budi pekerti agar dapat mengembalikan wibawa lembaga dan tenaga kependidikan.
3. Memperbaharui sistem pendidikan termasuk pembaharuan kurikulum, berupa diversifikasi kurikulum untuk melayani keberagaman peserta didik, penyusunan kurikulum yang berlaku nasional dan lokal sesuai dengan kepentingan setempat, serta diversifikasi jenis pendidikan secara profesional.
4. Memberdayakan lembaga pendidikan baik sekolah maupun luar sekolah sebagai pusat pembudayaan nilai, sikap, dan kemampuan, serta meningkatkan partisipasi keluarga dan masyarakat yang didukung oleh sarana dan prasarana memadai.
5. Memperbaharui dan memantapkan sistem pendidikan nasional berdasarkan prinsip desentralisasi, otonomi keilmuan dan manajemen.
6. Meningkatkan kualitas lembaga pendidikan yang diselenggarakan baik oleh masyarakat maupun pemerintah untuk memantapkan sistem pendidikan yang efektif dan efisien dalam menghadapi perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.
7. Mengembangkan kualitas sumber daya manusia sedini mungkin secara terarah, terpadu, dan menyeluruh melalui berbagai upaya proaktif dan reaktif oleh seluruh komponen bangsa agar generasi muda dapat berkembang secara optimal disertai dengan hak dukungan dan lindungan sesuai dengan potensinya.
Free Template Blogger collection template Hot Deals BERITA_wongANteng SEO
Pendidikan
Kamis, 07 Oktober 2010
Pendidikan Bermutu di tengah Pentas Budaya Instan
Zaman sudah berubah. Semua orang maunya serba cepat. Jadinya, cenderung mengabaikan proses tapi ingin segera mendapat hasil. Apalagi di negara dengan etos kerja rendah seperti Indonesia. Akibatnya, budaya instan mulai masuk ke setiap kehidupan kita. Hidup di zaman modern seperti sekarang ini segala sesuatu dapat kita dapatkan dengan mudah, praktis dan cepat. Kemajuan teknologi telah memanjakan kita. Mau ngobrol dengan rekan atau saudara yang bermukim di belahan dunia lain, tinggal angkat telepon atau buka internet. Ingin belanja atau makan di restoran tapi malas keluar, tinggal pesan lewat telepon atau beli lewat situs. Mau transaksi —transfer uang, bayar listrik, kartu kredit, beli pulsa— tidak perlu susah-susah ke bank atau ATM. Semua bisa dilakukan lewat handphone. Bagi cewek-cewek yang ingin rambut panjang tidak perlu harus menunggu sampai berbulan-bulan. Cukup tunggu ½ jam saja dengan teknik hair extension, rambut bisa panjang sesuai keinginan.
Maklum, orang makin sibuk. Malas direpotkan dengan hal-hal ribet. Maunya serba instan. Salahkah itu?, selama masih mengikuti hukum alam, serba instan itu sah-sah saja. “Hidup yang baik dan sukses adalah hidup yang sesuai dengan proses alam”. Sampai level tertentu teknologi bisa kita pakai untuk mempercepat hal-hal yang bisa dipercepat sesuai hukum alam. Kemajuan teknologi dan tuntutan zaman, memungkinkan kita mendapatkan sesuatu serba cepat. Tetapi tidak asal cepat. Kualitas harus tetap terjaga. “Padi 100 hari baru panen itu bagus”. Tapi ingat itu ada yang bisa dipercepat. Mestinya, hasilnya harus lebih baik. Jadi, cepat, baik dan bermutu harus berlangsung bersama.
Sayangnya, yang terjadi justru sebaliknya. Mendapatkan sesuatu dengan mudah membuat orang enggan bersusah payah. Tak mau melewati proses. Alias malas. Yang penting cepat !. Bermutu atau tidak, itu urusan nanti. Berorientasi hanya pada hasil. Proses tidak penting. Parahnya, “virus” itu sudah menyebar ke berbagai aspek kehidupan. Ingin sukses dengan cara instan. Jadilah, banyak orang korupsi, punya gelar palsu, beli skripsi, ijazah aspal, asal lulus, cepat kaya lewat penggandaan uang dan lain sebagainya. Kalau memang berat, membosankan dan ketinggalan zaman mengapa kita harus bermutu? Kalau ada cara cepat yang memberi hasil, mengapa tidak dicoba?. Lebih lanjut, sekarang ini sudah terjadi pergeseran nilai di masyarakat. Orang makin individualis dan cenderung melecehkan hak orang lain. Untuk mengejar kesuksesannya, orang tak ragu-ragu mengorbankan orang lain.
Pendidikan Cenderung Dibisniskan
Munculnya berbagai cara yang mengarah pada pelanggaran etika akademik yang dilakukan perguruan tinggi kita untuk memenangkan persaingan, menunjukkan bahwa pendidikan kini cenderung dipakai sebagai ajang bisnis. Pola promosi yang memberikan kemudahan dan iming-iming hadiah merupakan suatu gambaran bahwa perguruan tinggi tersebut tidak ada inovasi dalam hal kualitas pendidikan. Kecenderungan tersebut akan menghancurkan dunia pendidikan, karena akhirnya masyarakat bukan kuliah untuk meningkatkan kualitas diri, melainkan hanya mengejar gelar untuk prestise. Kondisi pendidikan tinggi saat ini cukup memprihatinkan. Ada PTS yang mengabaikan proses pendidikan. Bahkan ada PTS yang hanya menjadi mesin pencetak uang, bukan menghasilkan lulusan yang berkualitas. Hal Ini yang membuat persaingan menjadi semakin tidak sehat.Produk lulusan perguruan tinggi yang proses pendidikannya asal-asalan dan bahkan akal-akalan, juga cenderung menghalalkan segala cara untuk merekrut calon mahasiswa sebanyak-banyaknya, dengan promosi yang terkadang menjebak dengan iming-iming hadiah yang menggiurkan. Apakah ini gambaran pendidikan berkualitas ?. Bahkan ada beberapa PTS di Jakarta yang memainkan range nilai untuk meluluskan mahasiswanya, karena mereka takut, ketika selesai ujian akhir (UTS/UAS) banyak mahasiswanya yang tidak lulus alias IP/IPK nasakom. Sehingga mereka lulus dengan angka pas-pasan yang sebenarnya mahasiswa tersebut tidak lulus. Dalam hal ini semua pihak harus melakukan introspeksi untuk bisa memberi pelayanan pendidikan yang berkualitas. Kopertis, harus bersikap tegas menindak Perguruan Tinggi Swasta (PTS) yang melanggar dan mensosialisasikan aturan yang tak boleh dilanggar oleh PTS. Pengelola perguruan tinggi juga harus menghentikan semua langkah yang melanggar aturan. Kunci pengawasan itu ada secara bertahap di tangan Ketua Program Studi, Direktur, Dekan, Rektor dan Ketua Yayasan.
Tantangan Lulusan Sarjana di Era Informasi
Ketika para sarjana memadati berbagai arena bursa kerja untuk menawarkan ilmu dan ijazah mereka, iklan-iklan penerimaan mahasiswa baru juga nyaris memenuhi halaman-halaman surat kabar. Dua fenomena tersebut ironis. Promosi Perguruan Tinggi untuk menjaring calon mahasiswa sama "gencarnya" dengan peningkatan pengangguran lulusan. Di sisi lain, perlu diajukan pertanyaan, kualifikasi apakah sebenarnya yang disyaratkan oleh para pencari tenaga kerja lulusan sarjana Perguruan Tinggi ini ?Jawaban yang diperoleh para peneliti umumnya adalah campuran kualitas personal dan prestasi akademik. Tetapi pencari tenaga kerja tidak pernah mengonkretkan, misalnya, seberapa besar spesialisasi mereka mengharapkan suatu program studi di Perguruan Tinggi. Kualifikasi seperti memiliki kemampuan numerik, problem-solving dan komunikatif sering merupakan prediksi para pengelola Perguruan Tinggi daripada pernyataan eksplisit para pencari tenaga kerja. Hasil survei menunjukkan perubahan keinginan para pencari tenaga kerja tersebut adalah dalam hal kualifikasi lulusan Perguruan Tinggi yang mereka syaratkan.
Tidak setiap persyaratan kualifikasi yang dimuat di iklan lowongan kerja sama penting nilainya bagi para pencari tenaga kerja. Dalam prakteknya, kualifikasi yang dinyatakan sebagai "paling dicari" oleh para pencari tenaga kerja juga tidak selalu menjadi kualifikasi yang "paling menentukan" diterima atau tidaknya seorang lulusan sarjana dalam suatu pekerjaan.
Yang menarik, tiga kualifikasi kategori kompetensi personal, yaitu kejujuran, tanggung jawab, dan inisiatif, menjadi kualifikasi yang paling penting, paling dicari, dan paling menentukan dalam proses rekrutmen. Kompetensi interpersonal, seperti mampu bekerja sama dan fleksibel, dipandang paling dicari dan paling menentukan. Namun, meskipun sering dicantumkan di dalam iklan lowongan kerja, indeks prestasi kumulatif (IPK) sebagai salah satu indikator keunggulan akademik tidak termasuk yang paling penting, paling dicari, ataupun paling menentukan.
Di sisi lain, reputasi institusi Pendidikan Tinggi yang antara lain diukur dengan status akreditasi program studi sama sekali tidak termasuk dalam daftar kualifikasi yang paling penting, paling dicari, ataupun paling menentukan proses rekrutmen lulusan sarjana oleh para pencari tenaga kerja.
Ada kecenderungan para pencari tenaga kerja "mengabaikan" bidang studi lulusan sarjana Dalam sebuah wawancara, seorang kepala HRD sebuah bank di Cirebon menegaskan, kesesuaian kualitas personal dengan sifat-sifat suatu bidang pekerjaan lebih menentukan diterima atau tidaknya seorang lulusan Perguruan Tinggi. Misalnya, posisi sebagai kasir bank menuntut kecepatan, kecekatan, dan ketepatan. Maka, lulusan sarnaja dengan kualitas ini punya peluang besar untuk diterima meskipun latar belakang bidang pendidikannya tidak sesuai. Kepala HRD itu mengatakan, "Saya pernah menerima Sarjana Pertanian dari Bogor sebagai kasir di bank kami dan menolak Sarjana Ekonomi manajemen dari Bandung yang IPK-nya sangat bagus."
Kualifikasi-kualifikasi yang disyaratkan dunia kerja tersebut penting diperhatikan oleh pengelola Perguruan Tinggi untuk mengatasi tidak nyambung-nya antara Perguruan Tinggi dengan dunia kerja dan pengangguran lulusan. Jika pembenahan sistem seleksi mahasiswa baru dimaksudkan untuk menyaring mahasiswa sesuai kompetensi dasarnya, perhatian pada kualifikasi yang dituntut pasar kerja dimaksudkan sebagai patokan proses pengolahan kompetensi dasar tersebut. Untuk itu semua, kerja sama Perguruan Tinggi dan dunia kerja adalah perlu.
Free Template Blogger collection template Hot Deals BERITA_wongANteng SEO
